Surabaya – Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur guna memperkuat koordinasi penanganan banjir yang masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah.
Kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi III, H.M. Yusuf Daniyal, bersama anggota dewan dan jajaran perangkat daerah terkait. Pertemuan berlangsung dalam suasana dialog terbuka, membahas langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan secara bersama antara pemerintah kabupaten dan provinsi.
Dalam pembahasan, persoalan banjir dinilai tidak hanya dipicu oleh curah hujan tinggi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, seperti berkurangnya daerah resapan, sedimentasi sungai, serta alih fungsi lahan di wilayah hulu. Dampaknya, sejumlah kawasan di Kabupaten Pasuruan kerap mengalami genangan saat musim penghujan.
Pihak dinas provinsi menjelaskan bahwa penanganan banjir membutuhkan pendekatan terpadu. Selain pembangunan infrastruktur seperti tanggul, saluran drainase, dan normalisasi sungai, diperlukan pula upaya jangka panjang melalui pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) secara berkelanjutan, termasuk konservasi lahan di wilayah hulu.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, H.M. Yusuf Daniyal Fraksi PKB, menegaskan bahwa sinergi antar pemerintah menjadi kunci utama dalam mengatasi persoalan tersebut. Menurutnya, penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial.
“Penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh, dari hulu sampai hilir. Tidak cukup hanya di titik-titik tertentu. Kami mendorong adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat agar langkah yang diambil benar-benar efektif,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program yang telah direncanakan, agar dampaknya segera dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan dinilai perlu diperkuat untuk memastikan hasil yang maksimal.
Komisi III juga mendorong adanya pemetaan ulang wilayah rawan banjir sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan, seperti tidak membuang sampah ke sungai, turut menjadi bagian dari upaya jangka panjang.
Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan terbangun kesepahaman dan langkah konkret antara pemerintah daerah dan provinsi dalam menangani banjir secara berkelanjutan. Upaya terpadu dari hulu hingga hilir dinilai menjadi solusi penting untuk mengurangi risiko bencana serta melindungi masyarakat di masa mendatang.
