Jakarta — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoroti serius rencana pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Tanah Abang yang terancam tertunda akibat sengketa lahan. PKB menilai persoalan ini harus segera dituntaskan agar program hunian rakyat tidak terus terhambat.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Syafiuddin Asmoro, menegaskan bahwa kejelasan status lahan menjadi syarat utama sebelum proyek pembangunan dimulai. Ia mengingatkan, pembangunan di atas lahan bermasalah hanya akan menimbulkan persoalan hukum baru di kemudian hari.
“Lahan harus betul-betul clear. Jangan sampai pembangunan dilakukan di atas lahan yang masih bersengketa, karena ini akan menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” ujar Syafiuddin.
Menurut PKB, proyek rusun subsidi di Tanah Abang merupakan bagian penting dari upaya pemerintah menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di wilayah perkotaan seperti Jakarta. Oleh karena itu, hambatan berupa konflik lahan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
PKB menekankan bahwa penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui jalur hukum yang jelas dan transparan. Hal ini penting agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan yang justru merugikan masyarakat luas.
“Kita ini negara hukum. Maka setiap sengketa, apalagi terkait aset dan kepentingan publik, harus diselesaikan secara hukum agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan,” lanjutnya.
Dari sisi waktu, PKB menilai keterlambatan proyek ini akan berdampak langsung pada masyarakat yang sudah menunggu ketersediaan hunian terjangkau. Rusun subsidi di lokasi strategis seperti Tanah Abang dinilai sangat dibutuhkan karena dekat dengan pusat ekonomi dan aktivitas warga.
PKB juga mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengambil langkah konkret, baik melalui mediasi maupun proses hukum yang tegas, guna memastikan status lahan menjadi jelas. Dengan begitu, pembangunan dapat dilanjutkan tanpa risiko hukum di masa depan.
Selain itu, PKB menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program-program pro rakyat, termasuk sektor perumahan. Partai ini menilai penyediaan hunian layak merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi negara.
Jika sengketa lahan dapat diselesaikan dalam waktu dekat, PKB optimistis proyek rusun subsidi di Tanah Abang bisa segera dilanjutkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
