Jakarta – Puncak peringatan Hari Tani Nasional ke-65 tahun 2025 sekaligus Harlah ke-11 Gerbang Tani yang digelar di Jakarta pada Rabu, 24 September 2025, menjadi momentum refleksi mendalam bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketua Umum DPP PKB, A. Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin), menyampaikan permohonan maaf sekaligus seruan tobat kepada kader PKB karena dinilai belum sepenuhnya berhasil menyejahterakan petani Indonesia.
Dalam pidatonya, Gus Muhaimin menegaskan bahwa perjuangan partai politik harus benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat, khususnya petani. Ia mengakui, meski PKB sudah berusia 27 tahun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam hal pemenuhan hak-hak petani.
“Saya dan PKB di Hari Tani Nasional ini, menyatakan permohonan maaf di usia PKB yang sudah ke-27. Omong kosong menghasilkan kesejahteraan buat petani bila kita tidak sungguh-sungguh bekerja. Karena itu, saya minta semua kader bertobat dan kembali fokus pada perjuangan rakyat,” tegas Gus Muhaimin.
Selain itu, perayaan Hari Tani Nasional 2025 ini juga diwarnai dengan pernyataan penting dari Idham Arsyad, Ketua Umum DPN Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia. Ia menekankan bahwa bulan Agustus 2025 menjadi momentum istimewa karena Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmennya terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
“Pasal 33 UUD 1945 adalah benteng pertahanan ekonomi Indonesia dan harus menjadi pondasi pembangunan nasional kita. Presiden Prabowo sudah menegaskan hal ini, dan PKB bersama Gerbang Tani akan terus memperjuangkannya,” ujar Idham Arsyad.
Acara ini dihadiri oleh ribuan kader PKB, organisasi petani, nelayan, hingga masyarakat umum. Tema besar yang diangkat adalah “Dari Penguasaan Menuju Kemakmuran: Wujudkan Pasal 33 untuk Rakyat”. Tema ini mencerminkan semangat untuk mengembalikan ruh agraria sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa.
Hari Tani Nasional diperingati setiap 24 September sebagai bentuk penghormatan terhadap ditetapkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada 24 September 1960. Bagi PKB, momentum ini sekaligus menjadi refleksi politik untuk memastikan kebijakan negara tidak menjauh dari kepentingan petani.
Gus Muhaimin dalam kesempatan itu juga menekankan bahwa ketersediaan pupuk, akses modal, dan perlindungan harga hasil pertanian harus menjadi prioritas pemerintah. Ia menilai, tanpa keberpihakan nyata terhadap sektor pertanian, kesejahteraan petani akan sulit tercapai.
“Kita tidak boleh lagi memberi janji kosong. Tidak boleh ada kelangkaan pupuk. Negara harus hadir. PKB bersama Presiden Prabowo akan terus mengawal agar kebijakan pro-petani benar-benar terwujud,” tambahnya.
Puncak peringatan ini diakhiri dengan doa bersama dan komitmen kolektif seluruh kader PKB serta simpatisan Gerbang Tani untuk terus memperjuangkan hak-hak petani.
Hari Tani Nasional 2025 bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi pengingat bahwa kesejahteraan petani adalah pilar utama dalam menjaga kedaulatan pangan dan kemakmuran bangsa Indonesia.
