Dalam kunjungan tersebut, para legislator menilai bahwa pelatihan secara offline atau tatap muka jauh lebih efektif dibandingkan daring. Metode ini dinilai mampu membentuk kompetensi teknis, karakter kerja, serta kesiapan mental para calon PMI sebelum berangkat ke negara tujuan.

Anggota Komisi E, Dra. Hj. Aida Fitriati, M.Pd.I., menegaskan pentingnya sinergi antara Pemprov Jatim dan lembaga pelatihan dalam membangun sistem pelindungan yang menyeluruh bagi para pekerja migran. Salah satu hal yang disoroti adalah perlindungan keuangan, terutama dalam memastikan agar tabungan dan pendapatan PMI tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Pemerintah perlu menyiapkan sistem keuangan yang aman dan akuntabel. Jangan sampai hasil kerja keras para PMI justru hilang karena kurangnya perlindungan finansial,” tegas Aida Fitriati, yang akrab disapa Ning Fitri.

Tak hanya itu, Komisi E juga mendorong agar program pelatihan pasca-kontrak diperkuat. Hal ini penting agar para PMI yang kembali ke Indonesia memiliki bekal untuk berwirausaha secara mandiri, sehingga tidak kembali menganggur.

“Kami ingin agar PMI purna punya akses pelatihan lanjutan. Ini penting untuk membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan mereka di daerah asal,” tambah Ning Fitri.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pengawasan legislatif terhadap implementasi pelatihan tenaga kerja migran, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada nasib dan masa depan para pahlawan devisa.

The post Perkuat Sistem Pelindungan PMI, Komisi E DPRD Jatim Kunjungi BLK Pasuruan appeared first on DPC PKB Kabupaten Pasuruan.