Menurut Abdullah, mutasi jabatan adalah hal yang wajar dalam institusi kepolisian sebagai bagian dari penyegaran organisasi. Namun, ia menekankan pentingnya agar mutasi ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan disertai dengan agenda reformasi internal yang konkret.

“Mutasi jabatan adalah hal wajar di institusi kepolisian. Namun yang terpenting adalah bagaimana mutasi ini diikuti dengan pembenahan internal dan peningkatan kinerja agar Polri semakin profesional, transparan, dan dipercaya publik,” ujar Abdullah.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa saat ini masyarakat sangat berharap pada institusi kepolisian untuk terus meningkatkan kinerja, pelayanan publik, serta integritas. Oleh karena itu, proses mutasi dan rotasi jabatan perlu dilakukan secara objektif dan berbasis pada prestasi dan kapabilitas, bukan sekadar senioritas atau pendekatan pragmatis.

Fraksi PKB menilai bahwa transformasi Polri harus menjadi prioritas dalam konteks penguatan institusi hukum dan penegakan keadilan di Indonesia. Langkah-langkah nyata seperti digitalisasi pelayanan, peningkatan kapasitas SDM, dan reformasi struktural dinilai sangat krusial.

Dalam kesempatan yang sama, Abdullah juga meminta Kapolri untuk memastikan bahwa pejabat yang dipromosikan memiliki komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip good governance, antikorupsi, dan pelayanan publik yang berkualitas.

Dengan adanya mutasi ini, Komisi III DPR berharap agar Polri dapat meningkatkan soliditas internal, memperkuat profesionalisme, dan lebih terbuka terhadap pengawasan publik. Hal ini penting guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

The post Fraksi PKB: Mutasi Polri Harus Diikuti Perbaikan Kinerja dan Transparansi appeared first on DPC PKB Kabupaten Pasuruan.