Menurut Ning Hindun, seluruh pernyataan Lukman Edy telah diklarifikasi oleh PKB, dan ditemukan bahwa pernyataan tersebut tidak benar. “Pernyataan Lukman Edy bukanlah kritik yang konstruktif terhadap internal PKB, melainkan tuduhan yang tidak beralasan dan fitnah,” ujar Ning Hindun. Ia juga menjelaskan bahwa pernyataan tersebut disampaikan atas permintaan Pansus TIM 5 yang dibentuk oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Namun, PKB menegaskan bahwa PBNU tidak memiliki hak atau wewenang untuk mengintervensi pengelolaan dan pengurusan internal PKB.

“PBNU tidak berhak mengatur urusan internal PKB. PKB diatur berdasarkan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Sementara NU diatur dalam UU 16 Tahun 2017 tentang penetapan Perpu No.2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan,” jelas Hj. Hindun. Ia menambahkan bahwa NU bukanlah pemilik PKB dan pengurus PKB tidak bertanggung jawab kepada PBNU.

Ning Hindun menegaskan bahwa pernyataan Lukman Edy yang disampaikan kepada TIM 5 dan dipublikasikan melalui media online merupakan upaya untuk merusak reputasi PKB dan menyebarkan berita bohong. “Tindakan ini jelas melanggar hukum, khususnya dalam konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),” tambahnya.

Seiring dengan laporan yang diajukan ke Polres Pasuruan, Ning Hindun mengungkapkan bahwa PKB menilai pernyataan Lukman Edy sebagai tindak pidana sesuai dengan Pasal 45 dan 45A UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE. Pasal-pasal ini mengatur tentang larangan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain serta menyebarkan berita bohong.

“PKB berkomitmen untuk melindungi kehormatan dan integritas partai. Kami akan menempuh jalur hukum untuk memastikan bahwa tindakan fitnah ini mendapatkan penanganan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Ning Hindun.

Laporan ini mencerminkan ketegangan yang tengah terjadi antara PKB dan beberapa pihak luar yang dianggap mencampuri urusan internal partai. Sebagai partai politik, PKB berusaha untuk menegakkan hukum dan menjaga nama baiknya dari tuduhan-tuduhan yang dianggap tidak berdasar.

Kedepannya, publik diharapkan dapat mengikuti perkembangan kasus ini untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tidak terpengaruh oleh berita yang belum terverifikasi. PKB berharap proses hukum ini dapat menjelaskan duduk permasalahan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

The post PKB Pasuruan Tegaskan Tuduhan Lukman Edy Tidak Berdasar dan Fitnah appeared first on DPC PKB Kabupaten Pasuruan.

Hadir mendampingi Gus Mujib dalam acara tersebut antara lain anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan atau yang akrab disapa emas Dion, Wasik Rahman Hamzah, Agus Suyanto, Yusuf Daniyal, Samsul Hidayat, sekretaris Dewan Syuro PKB, Gus Faidillah Nasor, Serta sekretaris DPC PKB Kabupaten Pasuruan Nur Kholis Majid. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan penuh terhadap pencalonan Gus Mujib.

Dalam sambutannya, Sekretaris DPW Partai Nasdem, Aminurrohman, menyampaikan keyakinan Partai Nasdem terhadap kemampuan Gus Mujib memimpin Kabupaten Pasuruan. “Partai Nasdem tidak ada keraguan jika calon Bupati Pasuruan adalah Gus Mujib. Kami telah menugasi ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Pasuruan untuk segera menyosialisasikan dan melakukan komunikasi antar Partai,” ujarnya.

Rekomendasi dari DPP Nasdem ini menjadi langkah awal yang penting bagi Gus Mujib dalam perjalanan menuju Pilkada Kabupaten Pasuruan. Dukungan yang solid dari berbagai elemen partai diharapkan mampu memperkuat posisi Gus Mujib dan membawa perubahan positif bagi Kabupaten Pasuruan.(*/ykn)

The post Nasdem Resmi Dukung Gus Mujib Sebagai Calon Bupati Pasuruan appeared first on DPC PKB Kabupaten Pasuruan.