Dalam dialog yang berlangsung interaktif, Neng Fitri menyerap berbagai masukan dari peserta, mulai dari persoalan akses layanan publik, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, hingga administrasi kependudukan yang masih menjadi kendala bagi sebagian penyandang disabilitas.

Menurut Neng Fitri, aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan kebijakan di DPRD Provinsi Jawa Timur. Ia menilai pembangunan yang inklusif harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak dan didukung anggaran yang memadai.

“Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik, pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan hidup yang layak. Karena itu, aspirasi dari teman-teman penyandang disabilitas harus terus kita kawal agar menjadi bagian dari kebijakan pemerintah,” ujar Neng Fitri.

Sebagai anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Neng Fitri juga mendorong agar isu penghormatan, perlindungan, dan pelayanan bagi penyandang disabilitas dimasukkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Menurutnya, langkah tersebut penting agar program-program yang berkaitan dengan penyandang disabilitas memperoleh kepastian anggaran dalam APBD.

Ia menjelaskan, masuknya isu disabilitas ke dalam KUA-PPAS akan memudahkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun program yang lebih terarah melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain penguatan anggaran, Neng Fitri menilai pemerintah daerah perlu memiliki basis data penyandang disabilitas yang akurat dan terintegrasi. Data tersebut harus memuat jenis disabilitas, kelompok usia, serta kebutuhan layanan pendidikan, kesehatan, sosial, dan ketenagakerjaan sehingga program yang disusun lebih tepat sasaran.

Dalam forum reses, sejumlah peserta juga mengeluhkan masih adanya penyandang disabilitas yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan secara lengkap. Kondisi tersebut berdampak pada sulitnya mengakses berbagai layanan pemerintah maupun program bantuan sosial.

Neng Fitri menegaskan bahwa persoalan disabilitas tidak dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah saja. Menurutnya, diperlukan kolaborasi lintas sektor, mulai dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, hingga instansi yang menangani pembangunan infrastruktur agar seluruh fasilitas publik semakin ramah bagi penyandang disabilitas.

Di bidang ketenagakerjaan, ia juga mendorong pemerintah memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam mempekerjakan penyandang disabilitas. Selain itu, perusahaan yang berhasil menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dinilai layak mendapatkan apresiasi sebagai bentuk dukungan terhadap dunia usaha yang ramah disabilitas.

Lebih lanjut, Neng Fitri mengungkapkan bahwa DPRD Jawa Timur saat ini tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Disabilitas. Pembahasan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan organisasi perangkat daerah, komunitas penyandang disabilitas, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan agar regulasi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Fraksi PKB menargetkan pembahasan Raperda Disabilitas dapat diselesaikan pada Agustus hingga September 2026. Kehadiran perda tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dalam menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Jawa Timur.

Melalui reses bersama 125 anggota Pertuni Kabupaten Pasuruan, Neng Fitri menegaskan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan akan terus dikawal hingga menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, pembangunan yang inklusif hanya dapat terwujud apabila seluruh warga memperoleh kesempatan dan hak yang sama tanpa diskriminasi.

The post Lewat Reses di Pasuruan, Neng Fitri Kawal Aspirasi Penyandang Disabilitas appeared first on DPC PKB Kabupaten Pasuruan.