Wakil Ketua BK DPRD Kabupaten Pasuruan, A. Wasik Rahman Hamzah, menyebut keputusan itu bukan hanya soal menahan belanja, melainkan juga soal bagaimana lembaga publik menjaga kepantasan dalam penggunaan fasilitas negara. Ia menilai, kebijakan tersebut memberi pesan yang jelas kepada publik bahwa DPRD memahami situasi yang sedang dihadapi daerah.

“BK sangat mengapresiasi. Ini bukan sekadar soal ada atau tidaknya anggaran, tapi bagaimana sikap yang ditunjukkan kepada masyarakat,” kata Wasik.

Menurut dia, dalam tugasnya, BK tidak hanya berperan saat terjadi pelanggaran etik, tetapi juga mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif di kalangan anggota dewan untuk menjaga marwah lembaga. Dalam konteks itu, keputusan menunda pengadaan mobil dinas dinilai sebagai bentuk pengendalian diri yang relevan.

Wasik mengakui, jika dilihat dari sisi angka, efisiensi yang dihasilkan mungkin tidak terlalu besar dibandingkan total anggaran daerah. Namun, ia menekankan bahwa nilai penting dari kebijakan tersebut terletak pada pesan moral yang dibangun.

“Kadang bukan soal besar kecilnya anggaran yang dihemat. Tapi soal contoh. Kalau pimpinan sudah memulai, itu bisa jadi rujukan bagi yang lain,” ujarnya.

Ia menambahkan, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif sangat dipengaruhi oleh hal-hal semacam ini. Di tengah sorotan terhadap penggunaan anggaran oleh pejabat publik, langkah menahan fasilitas justru menjadi indikator adanya kesadaran untuk lebih bijak.

“Sekarang masyarakat melihat dengan lebih kritis. Mereka bisa menilai apakah kebijakan itu wajar atau tidak. Di situ kepercayaan bisa tumbuh,” kata Wasik.

BK, lanjut dia, berharap langkah tersebut tidak berhenti pada satu kebijakan saja. Konsistensi dinilai menjadi kunci agar sikap kehati-hatian dalam menggunakan anggaran benar-benar menjadi bagian dari budaya di lingkungan DPRD.

Menurut Wasik, jika prinsip kepatutan dan skala prioritas terus dijaga, maka citra lembaga akan ikut menguat. Ia juga meyakini, hal itu akan berdampak pada meningkatnya legitimasi DPRD di mata masyarakat.

“Yang penting dijaga terus. Kalau konsisten, publik akan melihat bahwa ini bukan pencitraan, tapi memang sikap,” ujarnya.

The post BK Apresiasi Penundaan Mobil Dinas, Tekankan Pentingnya Skala Prioritas appeared first on DPC PKB Kabupaten Pasuruan.