Surabaya – Pada Jumat, 22 Agustus 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I yang membahas jawaban Gubernur Jawa Timur atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Jatim tersebut dihadiri oleh seluruh perwakilan fraksi, termasuk Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dari Fraksi PKB, hadir Dra. Hj. Aida Fitriati, M.Pd.I., atau yang akrab disapa Ning Fitri, Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur.
Dalam keterangannya, Ning Fitri menegaskan bahwa perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian angka, melainkan instrumen penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, APBD harus benar-benar dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada rakyat kecil.
“Perubahan APBD harus menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Fraksi PKB akan terus mengawal agar alokasi anggaran ini berpihak kepada kelompok rentan, termasuk pelajar, petani, nelayan, pelaku UMKM, serta masyarakat miskin,” ujar Ning Fitri.
Jawaban Gubernur Jawa Timur dalam rapat tersebut menekankan pentingnya menjaga stabilitas fiskal dan melanjutkan program prioritas daerah. Beberapa sektor yang menjadi sorotan meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga jaring pengaman sosial.
Sebagai anggota Komisi E, Ning Fitri menaruh perhatian besar pada sektor pendidikan dan kesehatan. Ia menekankan agar perubahan APBD 2025 memberi ruang lebih besar untuk peningkatan kualitas pendidikan, akses kesehatan yang merata, serta program pemberdayaan masyarakat.
“Komisi E memiliki tanggung jawab dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, saya akan terus memastikan agar APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan hanya kepentingan birokrasi,” tambahnya.
Rapat paripurna ini menjadi langkah awal sebelum pembahasan lebih mendalam antara legislatif dan eksekutif terkait Perubahan APBD Jatim 2025. Fraksi PKB, melalui Ning Fitri, berkomitmen untuk terus mengawal agar setiap keputusan yang dihasilkan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur.
Dengan kehadiran dan komitmen para anggota dewan, termasuk Ning Fitri, diharapkan pembahasan perubahan APBD ini dapat menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, efektif, serta benar-benar mendukung kesejahteraan rakyat Jawa Timur.
