PASURUAN – Keberadaan guru honorer dinilai masih memiliki peran penting dalam menopang dunia pendidikan di daerah. Di tengah keterbatasan jumlah ASN dan PPPK, banyak sekolah hingga kini masih bergantung pada tenaga guru honorer untuk menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Fraksi PKB, , saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur bersama Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di , Senin (12/5/2026).
Menurut Neng Fitri, persoalan status guru honorer tidak bisa lagi dipandang sebagai isu biasa. Pemerintah perlu hadir dengan kebijakan yang memberikan kepastian, perlindungan, dan penghargaan yang layak kepada para guru yang selama ini telah mengabdi di dunia pendidikan.
“Guru honorer hari ini masih menjadi tulang punggung pendidikan di banyak daerah. Mereka menjalankan tanggung jawab yang sama dalam mendidik generasi bangsa, sehingga sudah sepatutnya mendapatkan perhatian yang serius dari negara,” ujarnya.
Ia menegaskan, penataan tenaga non-ASN memang merupakan bagian dari amanat kebijakan nasional. Namun pelaksanaannya harus dilakukan secara terukur dan mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan agar tidak menimbulkan persoalan baru di sektor pendidikan.
Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat koordinasi dalam menyusun penataan guru yang lebih adil, berkelanjutan, dan tetap menjamin keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di sekolah.
“Jangan sampai proses transisi kebijakan justru berdampak pada kekurangan tenaga pengajar. Penataan harus dilakukan secara matang, bertahap, dan mengedepankan kepentingan pendidikan,” tegasnya.
Neng Fitri juga mendorong adanya ruang afirmasi bagi guru honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun agar memperoleh kepastian status secara adil dan manusiawi, tanpa mengabaikan profesionalisme dalam sistem ASN.
Ia menilai kualitas pendidikan nasional tidak dapat dilepaskan dari kualitas dan kesejahteraan para guru. Karena itu, penataan guru harus dipandang sebagai bagian dari investasi jangka panjang untuk memperkuat sumber daya manusia Indonesia.
“Pendidikan yang kuat lahir dari guru yang mendapatkan kepastian, penghargaan, dan kesejahteraan yang layak. Ini menjadi tanggung jawab bersama yang tidak boleh diabaikan,” pungkasnya.
