Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Nihayatul Wafiroh, menyatakan dukungannya terhadap skema magang sebagai langkah strategis dalam menanggulangi tingginya angka kemiskinan di Indonesia.
Dalam pernyataan resminya, Nihayatul, yang akrab disapa Ninik, menilai bahwa skema magang merupakan jalan tengah yang realistis dan progresif di tengah berbagai tantangan ketenagakerjaan nasional. Ia menekankan bahwa magang bukan sekadar soal menambah pengalaman kerja, namun juga menjadi jembatan nyata antara dunia pendidikan dan dunia industri.
“Magang bukan hanya soal menambah pengalaman kerja, tapi juga jembatan nyata antara dunia pendidikan dan dunia industri. Ini adalah langkah solutif dan strategi untuk memangkas angka kemiskinan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul dukungan Ninik terhadap gagasan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (PM), Muhaimin Iskandar, yang mendorong skema magang sebagai strategi penyerapan tenaga kerja nasional. Menurutnya, program magang yang sistematis dan terintegrasi akan mempercepat proses adaptasi pendidikan ke dalam kebutuhan dunia kerja.
“Dengan adanya skema magang yang diakui dan dibina secara nasional, kita dapat menjawab kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Ini penting agar lulusan tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri,” tambahnya.
Dalam konteks saat ini, di mana tingkat kemiskinan terbuka di kalangan usia muda masih tinggi, terutama lulusan perguruan tinggi dan sekolah menengah kejuruan, skema magang dianggap sebagai solusi jangka pendek dan menengah yang efisien. Program ini, menurut Ninik, juga akan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor industri.
Dukungan ini juga menjadi bagian dari komitmen Fraksi PKB di DPR RI untuk mendorong kebijakan ketenagakerjaan yang responsif terhadap dinamika pasar kerja. PKB menilai bahwa peningkatan kualitas tenaga kerja dan keterhubungan langsung dengan dunia usaha merupakan kunci menekan angka kemiskinan secara signifikan.
Sebagai tindak lanjutnya, Komisi IX DPR RI akan mengawali kebijakan terkait program magang agar berjalan efektif, terukur, dan tidak menimbulkan eksploitasi terhadap peserta magang. Peraturan perundang-undangan dan pengawasan akan difokuskan pada kepastian hak-hak peserta serta kualitas pengalaman kerja yang diberikan.
Dengan langkah ini, diharapkan Indonesia mampu mencetak generasi kerja yang tidak hanya terampil tetapi juga siap bersaing di era globalisasi ekonomi dan industri.
