Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Hindun Anisah, menyatakan dukungan dan apresiasinya terhadap langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam anggotanya melakukan praktik peredaran beras oplosan yang meresahkan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Hindun sebagai respons atas meningkatnya keresahan masyarakat terhadap maraknya peredaran beras oplosan yang tidak hanya menjangkau konsumen tetapi juga merusak ekosistem pangan nasional. Menurutnya, praktik semacam ini merupakan bentuk kejahatan pangan yang merugikan petani, pedagang jujur, dan rakyat kecil.
“Siapa pun yang terlibat dalam praktik beras oplosan harus ditindak tegas tanpa memandang bulu. Jangan beri ruang bagi mafia pangan yang merusak kesejahteraan petani dan merugikan rakyat kecil,” tegas Hindun dalam pernyataannya di Parlemen Kompleks Senayan, Jakarta.
Peredaran beras oplosan yaitu melakukan praktik mencampur beras kualitas rendah dengan beras premium lalu menjualnya seolah-olah berkualitas tinggi merupakan pelanggaran terhadap prinsip perdagangan yang jujur. Konsumen yang dirugikan secara finansial, sementara petani yang menjual hasil panennya secara adil mengalami tekanan harga yang tidak wajar.
Hindun mendesak agar aparat penegak hukum dan instansi pengawas seperti Satgas Pangan, Kementerian Pertanian, dan Badan Pangan Nasional tidak ragu-ragu menindak pelaku, termasuk jika melibatkan oknum dalam rantai distribusi resmi.
Penindakan terhadap pelaku oplosan beras tidak hanya mencakup persoalan perlindungan konsumen, tetapi juga menyentuh aspek kedaulatan pangan nasional. “Kalau mafia beras dibiarkan, kita akan terus mengalami krisis kepercayaan terhadap sistem distribusi pangan,” ujar Hindun.
Hindun mendorong agar dilakukan pemantauan ketat terhadap jalur distribusi beras, transparansi rantai pasok, serta penggunaan teknologi penelusuran mutual pangan. Ia juga meminta pemerintah memperkuat posisi petani dan pelaku usaha kecil yang menjadi korban dari permainan harga dan kualitas oleh pelaku oplosan.
Dengan langkah yang tegas dan terkoordinasi, Hindun yakin praktik beras oplosan dapat dilakukan. “Kita memerlukan keberanian politik untuk menertibkan ini. Negara harus hadir melindungi rakyat dari praktik yang mencederai keadilan ekonomi,” tutupnya.
