Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB, Chusnunia Chalim, menyampaikan pentingnya pengembangan wisata budaya sebagai penggerak utama sektor pariwisata nasional. Menurutnya, keberagaman budaya Indonesia yang tersebar di berbagai daerah merupakan aset strategi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal.
Chusnunia mendorong pemerintah untuk lebih serius mendukung pengembangan wisata budaya berbasis desa. Ia menilai sektor ini sangat potensial dalam menarik wisatawan mancanegara dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.
“Keberagaman budaya Indonesia yang tersebar di berbagai daerah tentunya merupakan potensi yang patut dimanfaatkan sebagai motor penggerak pariwisata dan perekonomian Indonesia,” ujarnya di Senayan, Jakarta, dalam sebuah forum kebijakan pariwisata.
Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku UMKM lokal, serta masyarakat adat dinilai memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem pariwisata budaya yang inklusif. Komisi VII DPR RI pun siap memberikan dukungan dalam bentuk regulasi maupun anggaran.
Seruan ini dilontarkan dalam konteks berbagai program pembangunan desa wisata yang sedang berlangsung di berbagai daerah, terutama menjelang APBN akhir tahun 2025. Sejumlah kabupaten seperti Gianyar (Bali), Sleman (DIY), dan Wakatobi (Sulawesi Tenggara) menjadi contoh wilayah dengan potensi budaya yang kuat.
Menurut Chusnunia, pariwisata berbasis budaya mampu memberikan nilai plus lebih dibandingkan wisata massal. Selain menciptakan lapangan kerja, sektor ini juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan memperkuat identitas nasional. “Pariwisata budaya dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, serta memberdayakan ekonomi lokal,” tegasnya.
Chusnunia mendesak pemerintah untuk membangun infrastruktur pendukung di desa-desa wisata budaya, mulai dari akses jalan, fasilitas publik, hingga pelatihan SDM lokal. Ia juga mendorong integrasi promosi digital untuk menjangkau pasar wisatawan global yang kini semakin tertarik pada pengalaman autentik.
Ia menambahkan bahwa DPR siap mengawali kebijakan ini melalui evaluasi program dan pengawasan anggaran. “Komitmen lintas sektor mutlak diperlukan agar wisata budaya tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi benar-benar menjadi tulang punggung ekonomi kreatif nasional,” tutupnya.
