Jakarta — Polemik pembayaran royalti musik kembali mencuat setelah adanya dugaan ketidakteraturan dalam tata kelola dan penyaluran dana bagi para pencipta, pemilik, serta pelaku seni. Menanggapi hal tersebut, Iman Sukri, Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKB, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah untuk mengaudit Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).
Menurut Iman Sukri, audit ini penting untuk memastikan tata kelola pengumpulan dan penyaluran royalti berjalan transparan dan akuntabel. Ia menekankan bahwa hak para pencipta, pemilik, dan pelaku musik harus dilindungi penuh tanpa adanya penyimpangan.
“Saya mendukung langkah pemerintah untuk mengaudit LMKN dan LMK. Pembayaran royalti kepada pemilik dan pencipta karya musik harus dilakukan secara transparan. Tidak boleh ada penyimpangan, karena ini menyangkut hak hidup para seniman,” tegasnya.
Isu pembayaran royalti memang menjadi perhatian serius, mengingat banyak musisi dan pencipta lagu yang menggantungkan hidup dari karya mereka. Royalti adalah bentuk penghargaan sekaligus sumber penghidupan yang sah bagi para seniman.
Iman Sukri menegaskan bahwa negara harus hadir memastikan hak seniman terjamin. Ia meminta agar proses distribusi royalti dilakukan secara terbuka, profesional, dan dapat diaudit publik. Dengan demikian, tidak ada lagi polemik atau ketidakpuasan di kalangan para pelaku industri musik.
Selain itu, langkah audit LMKN dan LMK diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tata kelola royalti musik di Indonesia. Dengan sistem yang lebih baik, hak-hak seniman terlindungi dan industri musik nasional dapat berkembang lebih sehat.
Iman Sukri juga menegaskan bahwa DPR RI, khususnya Komisi XIII, akan terus mengawal isu ini agar para pencipta karya musik mendapatkan keadilan. “Kita ingin memastikan bahwa tidak ada lagi keraguan dalam penyaluran royalti. Seniman harus merasa dihargai melalui sistem yang transparan dan adil,” pungkasnya.
