Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh, menyoroti terjadinya bentrokan di wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste yang belakangan kembali memanas. Peristiwa ini terjadi di Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan telah menimbulkan keresahan mendalam di tengah masyarakat perbatasan.
Oleh Soleh menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak boleh tinggal diam menghadapi persoalan ini. Sengketa batas wilayah yang sudah berlangsung lama harus segera diselesaikan secara tuntas agar tidak terus menimbulkan korban, khususnya dari kalangan masyarakat sipil yang sehari-hari hidup di sekitar garis perbatasan.
“Pemerintah pusat harus segera turun tangan. Sengketa batas wilayah ini harus diselesaikan secara tuntas melalui jalur diplomasi dua negara. Jangan sampai konflik berkepanjangan terus menelan korban dari masyarakat sipil,” tegas Oleh Soleh.
Menurutnya, pendekatan militeristik atau kekerasan tidak akan pernah memberikan solusi jangka panjang. Yang dibutuhkan adalah langkah konkret dari pemerintah Indonesia dan Timor Leste untuk duduk bersama, membicarakan secara serius, dan menemukan kesepakatan yang adil serta saling menguntungkan. Diplomasi, kata dia, adalah jalan terbaik yang bisa memastikan keamanan dan kedamaian di wilayah perbatasan.
Oleh Soleh juga mengingatkan bahwa masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan memiliki hak untuk hidup dengan tenang, aman, dan sejahtera. Mereka tidak boleh terus-menerus menjadi korban dari konflik yang tak kunjung usai. Sebaliknya, negara harus hadir untuk melindungi mereka, memberikan jaminan keamanan, sekaligus membangun fasilitas yang mendukung kehidupan ekonomi dan sosial di daerah perbatasan.
Selain itu, penyelesaian konflik perbatasan juga penting untuk menjaga martabat dan kedaulatan negara. Indonesia harus menunjukkan peran aktif dalam mewujudkan hubungan diplomatik yang sehat dengan Timor Leste, sekaligus menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara.
“Pemerintah pusat harus hadir, jangan menunggu korban berikutnya jatuh. Diplomasi harus menjadi prioritas utama, demi keselamatan masyarakat dan menjaga kedaulatan bangsa,” pungkasnya.
Dengan desakan ini, Fraksi PKB menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu strategis yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan, dan hubungan luar negeri. Langkah nyata pemerintah sangat dinantikan agar konflik di perbatasan Indonesia–Timor Leste tidak kembali berulang di masa mendatang.
