Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan dukungan penuh terhadap usulan transformasi kelembagaan dari Badan Penyelenggaraan Haji (BPH) menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Langkah ini dinilai sebagai keputusan strategis untuk memperkuat kelembagaan Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, sekaligus meningkatkan posisi tawar dalam kerja sama bilateral dengan Arab Saudi.
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, Mahdalena, menegaskan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah akan memberikan status kelembagaan yang setara dengan mitra di Arab Saudi. Menurutnya, kesetaraan tersebut akan memudahkan koordinasi, diplomasi, serta negosiasi terkait kuota, pelayanan, dan pengelolaan jemaah haji maupun umrah asal Indonesia.
“Kami mendukung transformasi kelembagaan menjadi kementerian karena pembentukan kementerian ini akan memberikan status yang setara dengan mitra di Arab Saudi. Hal ini penting untuk meningkatkan efektivitas dan kemandirian Indonesia dalam pengelolaan haji dan umrah,” tegas Mahdalena.
Selain meningkatkan status kelembagaan, transformasi ini juga diharapkan menghasilkan fokus dan spesialisasi yang lebih mendalam. Dengan adanya kementerian khusus, pengelolaan haji dan umrah akan lebih terarah, profesional, serta mampu menjawab berbagai tantangan, mulai dari pelayanan akomodasi, transportasi, kesehatan jemaah, hingga perlindungan hukum di tanah suci.
Fraksi PKB menilai, transformasi ini sejalan dengan tujuan keagamaan dalam menyempurnakan pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Langkah tersebut juga dianggap akan memperkuat peran Indonesia sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia.
“Pengecualian dan penguatan kelembagaan ini akan menghasilkan fokus yang lebih tajam, sekaligus meningkatkan kemandirian Indonesia dalam negosiasi bilateral,” lanjut Mahdalena.
Sebelumnya, BPH selama ini berada di bawah Kementerian Agama dengan kewenangan terbatas. Dengan adanya perubahan menjadi kementerian, diharapkan Indonesia memiliki keleluasaan lebih dalam merancang kebijakan strategis yang berpihak pada kepentingan jemaah.
PKB menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses transformasi ini hingga benar-benar terealisasi. Partai yang dikenal memiliki basis kuat di kalangan Nahdlatul Ulama tersebut optimistis bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah akan membawa manfaat besar bagi umat Islam di Indonesia.
