PASURUAN — Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, menggelar Musyawarah Anak Cabang (MUSANCAB) pada Ahad, 9 Agustus 2026. Forum tersebut menjadi bagian dari rangkaian konsolidasi organisasi PKB di Kabupaten Pasuruan.
MUSANCAB Purwodadi menjadi ruang untuk mempertemukan jajaran pengurus dan struktur ranting dalam membicarakan perjalanan organisasi. Tidak hanya membahas kepengurusan, forum ini juga membuka ruang bagi berbagai pandangan mengenai bagaimana organisasi dapat bekerja lebih efektif di tingkat kecamatan dan desa.
Sebanyak 76 peserta mengikuti MUSANCAB Purwodadi. Jumlah tersebut terdiri atas 11 peserta dari unsur DPAC dan 65 peserta dari 13 ranting, dengan masing-masing ranting mengirimkan lima peserta.
Sidang musyawarah dipimpin Abd. Karim, S.Pd., M.Si. sebagai ketua sidang dan Edwin Oktavianus Tampanguma sebagai sekretaris. Proses persidangan berjalan melalui mekanisme musyawarah sebagai bagian dari pengambilan keputusan organisasi.
Keterbukaan menjadi penting ketika sebuah organisasi memasuki fase penataan. Struktur yang sehat bukan hanya ditandai oleh kepengurusan yang lengkap, tetapi juga oleh adanya ruang komunikasi bagi kader dan jajaran di bawahnya untuk menyampaikan pandangan.
Di tingkat kecamatan, DPAC memiliki posisi strategis dalam menghubungkan kerja organisasi dengan ranting. Karena itu, komunikasi dua arah diperlukan agar persoalan yang muncul di tingkat bawah tidak terputus ketika sampai pada struktur kecamatan.
Keterlibatan 13 ranting dalam MUSANCAB Purwodadi memperlihatkan bahwa konsolidasi organisasi membutuhkan kerja bersama. Ranting memiliki kedekatan dengan masyarakat, sementara DPAC berperan menjaga koordinasi agar berbagai agenda dapat berjalan secara berjenjang.
Semangat keterbukaan tersebut juga berkaitan dengan prinsip al-syura atau musyawarah dalam Mabda’ Siyasi PKB. Musyawarah memberikan ruang bagi berbagai pandangan untuk dipertemukan sebelum keputusan diambil. Setelah keputusan ditetapkan, seluruh unsur organisasi memiliki tanggung jawab untuk menjalankannya.
Bagi PKB Purwodadi, keterbukaan juga perlu diwujudkan dalam hubungan dengan masyarakat. Organisasi politik tidak dapat hanya bekerja untuk kepentingan internal. Kemampuan mendengar persoalan warga dan memahami kebutuhan di tingkat lokal menjadi bagian penting dari kerja politik yang berorientasi pada kerakyatan.
Karena itu, hasil MUSANCAB tidak semestinya berhenti pada keputusan forum. Kepengurusan yang terbentuk atau diperkuat perlu menerjemahkan hasil musyawarah menjadi pola kerja yang jelas, komunikasi rutin dengan ranting, serta keterlibatan kader dalam berbagai aktivitas di masyarakat.
Konsolidasi organisasi juga membutuhkan kesinambungan. Pengurus perlu memastikan komunikasi tidak hanya berjalan ketika ada agenda besar, tetapi menjadi bagian dari rutinitas organisasi. Dengan komunikasi yang terjaga, koordinasi antara DPAC dan ranting dapat berlangsung lebih cepat dan terukur.
Pada akhirnya, MUSANCAB PKB Purwodadi menjadi momentum untuk membangun organisasi yang lebih terbuka terhadap gagasan sekaligus lebih siap menjalankan keputusan bersama. Keterlibatan 13 ranting memberikan basis yang penting untuk memperkuat kerja organisasi dari tingkat kecamatan hingga desa.
Tantangan berikutnya adalah membuktikan semangat tersebut melalui tindakan. Keterbukaan harus menghasilkan koordinasi, musyawarah harus menghasilkan keputusan, dan keputusan harus berujung pada kerja nyata. Di situlah keberhasilan MUSANCAB Purwodadi akan benar-benar terlihat.
