Jakarta — Anggota Komisi Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Hilman Mufidi, menyoroti penurunan skor integritas pendidikan nasional berdasarkan hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2024.
Dalam rilis resmi KPK, skor integritas pendidikan pada tahun 2024 tercatat hanya sebesar 69,5 persen, turun dibandingkan tahun – tahun sebelumnya. Penurunan ini menjadi sinyal kuat adanya kelemahan dalam tata kelola dan pengawasan anggaran pendidikan, khususnya pada penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Dalam rilis resmi KPK, skor integritas pendidikan pada tahun 2024 tercatat hanya sebesar 69,5 persen, turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini menjadi sinyal kuat adanya kelemahan dalam tata kelola dan pengawasan anggaran pendidikan, khususnya pada penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Muhammad Hilman Mufidi menegaskan bahwa pemerintah harus
Muhammad Hilman Mufidi menegaskan bahwa pemerintah harus segera bertindak tegas untuk memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan. dia mengingatkan bahwa konseptualisasi dana pendidikan adalah bentuk penghinaan terhadap masa depan bangsa.
“Penyalahgunaan dana BOS ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada perbaikan ke depannya. Semua ini menunjukkan masih lemahnya anggaran pengelolaan pendidikan. Banyak persoalan yang harus segera dibenahi,” tegas Hilman pernyataan dalam resminya.
Pernyataan tersebut disampaikan di Gedung DPR RI, Jakarta, pada pekan terakhir April 2025, tak lama setelah KPK menerbitkan hasil pengawasan integritas pendidikan.
Dana BOS merupakan anggaran penting bagi sekolah, terutama di daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Jika dana ini tidak dikelola dengan baik, kualitas pendidikan akan terdampak langsung dan menghambat pemerataan akses pendidikan yang berkualitas.
Hilman meminta pemerintah memperkuat sistem pelaporan, audit, dan transparansi penggunaan anggaran. dia juga mendorong agar peran masyarakat, termasuk komite sekolah dan lembaga pengawas independen, dilibatkan secara aktif dalam proses pengawasan.
Hanya saja, Fraksi PKB di DPR RI mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan pelaporan dana BOS, serta memperbaiki sistem deteksi dini terhadap potensi penyimpangan.
“Integritas pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun bangsa.Pemerintah tak boleh abai terhadap hal ini,” tutup Hilman .tutup Hilman.
