Pasuruan – Langkah Ketua DPRD menunda pengadaan mobil dinas bagi pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan menuai dukungan kuat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB). Kebijakan tersebut dinilai sebagai sinyal tegas perubahan arah politik anggaran daerah yang semakin berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pasuruan melihat keputusan itu bukan sekadar penundaan belanja, melainkan bagian dari upaya membangun tata kelola anggaran yang lebih bijak dan berorientasi pada kepentingan publik. Di tengah tekanan fiskal yang masih dirasakan oleh banyak pemerintah daerah, langkah efisiensi dinilai menjadi pilihan yang relevan sekaligus mendesak.
Ketua Fraksi PKB, H. Rudi Hartono, S.H, menegaskan bahwa kebijakan yang diambil oleh Samsul Hidayat mencerminkan kepemimpinan yang responsif dan adaptif terhadap situasi keuangan daerah. Menurutnya, sensitivitas terhadap kondisi fiskal merupakan indikator penting dalam menentukan arah kebijakan anggaran.
“Kami memahami bahwa kondisi fiskal saat ini menuntut kehati-hatian serta ketepatan dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran daerah. Oleh karena itu, keputusan Ketua DPRD untuk menunda pengadaan mobil dinas pimpinan merupakan langkah yang bijak, strategis, dan sejalan dengan semangat efisiensi belanja daerah,” ujar Rudi dalam keterangannya.
Ia menambahkan, DPRD sebagai representasi rakyat memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan teladan dalam pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik. Dalam kondisi di mana kebutuhan masyarakat masih tinggi—terutama di sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan social belanja yang bersifat penunjang dinilai patut untuk ditunda.
FPKB memandang kebijakan ini tidak hanya berdampak pada penghematan anggaran, tetapi juga sebagai bentuk komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam menjaga stabilitas keuangan daerah. Ruang fiskal yang tercipta dari kebijakan efisiensi diharapkan dapat dialihkan untuk mendukung program-program prioritas yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Ini bukan sekadar soal kendaraan dinas, tetapi bagaimana kita menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat nyata,” tegasnya.
Lebih lanjut, FPKB memastikan bahwa penundaan pengadaan mobil dinas tidak akan menghambat kinerja pimpinan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Justru sebaliknya, kebijakan ini diyakini dapat memperkuat fokus lembaga legislatif dalam menjalankan tugas secara lebih optimal dan substansial.
Fraksi PKB juga mendorong agar semangat efisiensi ini tidak berhenti pada satu kebijakan, melainkan menjadi budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Evaluasi terhadap belanja non-prioritas dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
Ke depan, DPRD Kabupaten Pasuruan bersama seluruh fraksi berkomitmen untuk terus mengawal implementasi kebijakan efisiensi agar berjalan konsisten, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan tanpa terbebani oleh belanja yang tidak mendesak.
Dengan langkah yang diambil Samsul Hidayat di Kabupaten Pasuruan, FPKB optimistis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif akan semakin menguat. Di tengah tantangan fiskal yang ada, kebijakan yang berpihak pada rakyat dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
