Pasuruan – Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, S.Ag., M.Pd.l. memutuskan untuk menunda pengadaan mobil dinas bagi pimpinan DPRD. Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran di tengah kondisi fiskal daerah yang menuntut efisiensi.
Samsul Hidayat menyampaikan bahwa situasi keuangan daerah saat ini mengharuskan pemerintah untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja. Menurutnya, setiap kebijakan anggaran harus benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Kami memahami kondisi fiskal saat ini menuntut kehati-hatian. Karena itu, setiap kebijakan anggaran harus diprioritaskan secara tepat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penundaan pengadaan mobil dinas bukan tanpa alasan. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat harus mampu memberikan contoh dalam pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan publik.
Menurutnya, masih banyak kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak, terutama di sektor pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, anggaran yang tersedia sebaiknya difokuskan untuk memperkuat sektor-sektor tersebut.
“Kalau melihat kebutuhan di lapangan, masih banyak yang harus diprioritaskan. Maka belanja yang sifatnya penunjang bisa ditunda terlebih dahulu,” jelasnya.
Kebijakan ini juga dinilai sejalan dengan upaya efisiensi yang tengah didorong oleh pemerintah daerah. Samsul menegaskan bahwa pengetatan belanja bukan berarti menghambat jalannya pemerintahan, melainkan untuk memastikan anggaran digunakan secara lebih efektif dan tepat sasaran.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menjaga stabilitas keuangan daerah. Menurutnya, kolaborasi yang baik akan memastikan setiap kebijakan berjalan optimal tanpa menimbulkan beban fiskal di masa mendatang.
“Kami mendukung penuh langkah efisiensi ini. Ini bagian dari komitmen bersama agar keuangan daerah tetap terjaga dan anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkapnya.
Di sisi lain, Samsul memastikan bahwa penundaan pengadaan mobil dinas tidak akan memengaruhi kinerja pimpinan DPRD. Ia menilai tugas-tugas kedewanan tetap dapat dijalankan secara optimal dengan fasilitas yang ada saat ini.
“Tidak ada pengaruh terhadap kinerja. Pimpinan tetap bisa menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat seperti biasa,” tegasnya.
Ke depan, DPRD Kabupaten Pasuruan berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan efisiensi agar berjalan sesuai sasaran. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran juga akan diperkuat guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Samsul berharap langkah ini dapat menjadi contoh bahwa pengelolaan anggaran daerah harus selalu berpihak pada kepentingan masyarakat, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus terjaga.
“Yang terpenting, setiap rupiah anggaran benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk manfaat nyata,” pungkasnya.
