Jakarta – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoroti persoalan korupsi yang terus terjadi di Indonesia, bahkan melibatkan aparat penegak hukum seperti hakim. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Hasbi Ilyas, menyampaikan bahwa akar persoalan korupsi lebih disebabkan oleh mentalitas dan integritas individu, bukan semata-mata karena kelemahan sistem pemerintahan.

“Sistem governance kita sudah cukup baik untuk menutup celah adanya praktik suap, tetapi sesempurnanya sistem, tetap ada celah yang bisa diakali oleh pejabat yang berintegritas rendah,” ujar Hasbi.

Pernyataan ini disampaikan merespons beberapa kasus korupsi terbaru yang ditangani KPK, termasuk keterlibatan hakim dan aparat hukum lainnya. Menurut Hasbi, tidak adil menyalahkan sistem secara total, karena pada akhirnya, pelaku korupsi adalah individu yang tidak memiliki mental dan integritas yang kuat.

“Hakim terlibat korupsi karena masalah mentalitas, bukan sistem,” tegasnya .

Lebih jauh, ia juga mengkritisi asumsi bahwa tingginya gaji dapat menjadi jaminan untuk mencegah korupsi. Menurutnya, banyak contoh nyata di lapangan yang menunjukkan bahwa pejabat dengan gaji tinggi tetap melakukan suap, sementara di sisi lain, banyak aparatur negara bergaji rendah mampu menjaga integritasnya.

“Gaji yang tinggi tidak menjamin tidak terjadinya suap. Ini bukan soal nominal gaji, tapi soal mentalitas dan lingkungan. Jadi ini soal integritas dan mentalitas,” tambahnya.

Fraksi PKB menilai bahwa perbaikan sistem tetap penting, namun tidak cukup jika tidak dibarengi dengan pembentukan karakter, pengawasan internal, dan penanaman nilai kejujuran serta antikorupsi sejak dini.

Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan menyeluruh: perbaikan sistem tata kelola dan reformasi birokrasi, serta pembinaan moral dan mental para pejabat publik.