Semarang, 16 September 2025 – Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur melaksanakan studi banding ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini membahas strategi perencanaan pembangunan dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Dalam rombongan tersebut hadir sejumlah anggota Komisi E DPRD Jatim, termasuk Dra. Hj. Aida Fitriati, M.Pd.I. dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Politisi yang akrab disapa Ning Fitri ini dikenal aktif memperjuangkan isu pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial masyarakat Jawa Timur.
Diskusi antara DPRD Jatim dan Bappeda Jateng menyoroti pentingnya penyusunan APBD 2026 yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Perwakilan Bappeda Jateng memaparkan berbagai inovasi dalam sistem informasi pembangunan daerah serta strategi sinkronisasi perencanaan jangka menengah dengan kebutuhan tahunan.
Bagi DPRD Jatim, masukan tersebut menjadi referensi penting dalam memperkuat fungsi pengawasan dan legislasi, sehingga anggaran 2026 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Jawa Timur.
Dalam kesempatan itu, Ning Fitri menegaskan bahwa APBD 2026 harus mengutamakan kepentingan rakyat kecil. Ia menyoroti sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi sebagai prioritas yang harus mendapat perhatian serius dalam penyusunan anggaran.
“Belajar dari pengalaman Jawa Tengah, kami ingin menghadirkan perencanaan anggaran yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ini menjadi komitmen kami dalam memperjuangkan aspirasi warga Jawa Timur,” ungkap Ning Fitri dalam diskusi.
Forum studi banding ini juga menjadi ajang saling bertukar best practice. DPRD Jatim mengapresiasi keterbukaan Bappeda Jateng yang membagikan pengalaman mereka, terutama dalam digitalisasi sistem perencanaan pembangunan dan pengendalian anggaran.
Ning Fitri menilai langkah-langkah tersebut dapat menjadi inspirasi bagi Jawa Timur untuk memperkuat koordinasi antarinstansi, memastikan penggunaan anggaran lebih efisien, sekaligus berpihak pada kebutuhan rakyat.
