PKB— Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir memicu pelepasan berbagai pihak. Salah satunya berasal dari Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kaisar Abu Hanifah, yang menilai pemerintah harus segera mengambil langkah nyata agar gelombang PHK tidak terus berlanjut dan menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas.
Dalam pernyataannya, Kaisar menyebutkan bahwa kondisi ini menjadi alarm serius bagi dunia ketenagakerjaan nasional. Menurutnya, semakin banyaknya pekerja yang kehilangan pekerjaan akan berdampak langsung pada peningkatan angka kemiskinan dan penurunan daya beli masyarakat.
“Kami mendesak pemerintah mengambil langkah konkret dengan melakukan re-industrialisasi agar tercipta lapangan kerja baru sehingga kalangan buruh tidak terus kehilangan mata pencaharian,” ujar Kaisar dalam pernyataan resmi Fraksi PKB.
Lebih lanjut, Kaisar menjelaskan bahwa ekosistem industri nasional harus segera diperbaiki agar mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menjamin kelangsungan ekonomi masyarakat. Ia menilai bahwa upaya re-industrialisasi sangat mendesak untuk menghindari ketergantungan terhadap sektor ekonomi non-produktif.
Fraksi PKB juga mendorong agar pemerintah lebih agresif dalam mengembangkan sektor industri padat karya serta memberikan stimulus bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini diharapkan bisa menjadi jaring pengaman sosial bagi para pekerja yang terdampak PHK.
“Re-industrialisasi tidak hanya sekedar membangun pabrik, tetapi juga menciptakan iklim investasi yang sehat, regulasi yang berpihak pada pekerja, serta perlindungan sosial bagi korban PHK,” tambahnya.
Kaisar juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan iklim usaha yang menguntungkan. Regulasi yang tumpang tindih serta birokrasi yang rumit dinilai turut menghambat kebangkitan sektor industri di berbagai wilayah.
Sebagai wakil rakyat, Fraksi PKB berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pemerintah agar lebih pro-buruh dan berpihak pada kerakyatan ekonomi. Dalam situasi sulit seperti ini, keberpihakan terhadap rakyat kecil, khususnya para pekerja, menjadi indikator utama keberhasilan kebijakan ekonomi nasional.
Dengan suara tegas dan aspiratif, Kaisar Abu Hanifah menegaskan bahwa saatnya pemerintah bertindak nyata dan cepat, bukan sekadar janji dan wacana. Re-industrialisasi bukan hanya solusi jangka pendek, tapi langkah strategis menyelamatkan masa depan dunia kerja Indonesia.
