Jakarta – Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rizqy Abdul Halim, menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Republik Indonesia untuk menghapus sistem kuota impor. Langkah ini dinilai sebagai strategi penting dalam mendorong kemandirian ekonomi nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap pasar global.
Dalam pernyataannya, Rizqy Abdul Halim yang juga merupakan Anggota DPR RI Komisi VI menekankan bahwa sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi kunci dalam membangun perekonomian Indonesia yang kuat, tangguh terhadap guncangan global, dan memiliki daya saing tinggi.
“Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha akan menjadi kunci dalam membangun perekonomian Indonesia yang kuat, tahan terhadap guncangan global, dan berdaya saing tinggi,” ungkap Rizqy dalam keterangan resminya.
Lebih lanjut, Rizqy menjelaskan bahwa kebijakan ini dilakukan dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk lokal. Dengan meningkatkan kepercayaan dan konsumsi terhadap barang-barang dalam negeri, diharapkan Indonesia mampu memperkuat produksi sektor nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang impor.
“Hal ini juga dilakukan dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat untuk memperkuat produk dalam negeri, sehingga ketergantungan kita pada pasar global dapat diminimalkan,” tambahnya.
Rencana penghapusan kuota impor yang diinisiasi oleh Presiden dinilai sebagai langkah strategis dalam membenahi sistem perdagangan nasional yang selama ini masih banyak bergantung pada impor. PKB melalui para legislatornya mendukung penuh kebijakan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional dan memperluas kesempatan bagi produk-produk lokal untuk tumbuh dan bertahan.
Langkah ini juga dipandang penting dalam menghadapi tantangan global, termasuk melemahnya harga komoditas internasional dan tekanan geopolitik yang dapat mempengaruhi kestabilan perekonomian nasional. Dengan memperkuat produksi dalam negeri, Indonesia diharapkan mampu menjadi negara yang lebih mandiri dan berdaulat secara ekonomi.
