Jakarta, 14 April 2025 — Perdagangan karbon Indonesia dinilai belum optimal. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari, dalam konferensi pers bertajuk Inauguration of Indonesia International Carbon Trading. Menurutnya, penjualan barang karbon masih jauh di bawah target yang ditetapkan.

“Penjualan barang karbon sedikit sekali di bawah target. Kita harus mencari bottleneck dari permasalahan ini,” ungkap Ratna Juwita Sari dalam keterangannya.

Ratna menyoroti tidak adanya regulasi yang jelas sebagai penyebab utama lambatnya pertumbuhan nilai ekonomi karbon dalam negeri. Ia menilai bahwa tanpa regulasi yang akomodatif dan transparan, perdagangan karbon nasional tidak akan mampu menarik investor maupun mendorong pertumbuhan sektor ini.

Menurut Ratna, regulasi yang jelas sangat krusial agar perdagangan karbon di Indonesia dapat berkembang dan mendukung tercapainya target nilai ekonomi karbon. “Regulasi yang jelas akan mengakomodir perdagangan karbon di Indonesia, sehingga mampu mengakselerasi pencapaian target nilai ekonomi karbon dalam negeri,” jelasnya.

Ratna menekankan bahwa bukan hanya pelaku pasar karbon yang terdampak, melainkan juga para investor. Ia memperingatkan bahwa jika regulasi carbon trade terlalu rumit, maka besar kemungkinan investor akan memilih beralih ke negara lain yang lebih kondusif.

Ratna Juwita Sari mendorong pemerintah untuk segera menyusun regulasi yang mendukung, jelas, dan tidak membingungkan. Hal ini diperlukan untuk menghindari ketidakpastian hukum dan iklim investasi yang tidak menarik.

Urgensi perbaikan regulasi ini, menurut Ratna, harus dilakukan segera untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam perdagangan karbon global dan memperkuat posisi negara di panggung ekonomi hijau internasional.

Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers nasional yang membahas peluncuran perdagangan karbon internasional Indonesia, sebuah momen penting yang menjadi perhatian dunia usaha dan lingkungan.