Jakarta – Dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Gus Muhaimin, menekankan pentingnya mengubah arah kebijakan dalam pemerintah membantu masyarakat. Ia menekankan bahwa masyarakat Indonesia harus didorong untuk mandiri secara ekonomi dan tidak terus menerus bergantung pada bantuan sosial (bansos).
Menurut Gus Muhaimin, pendekatan berbasis bantuan sosial (social assistance centric) harus bergeser ke arah pemberdayaan langsung masyarakat (empowerment centric). “Pergeseran dari organisasi berbasis bantuan sosial, menuju pemberdayaan masyarakat secara langsung,” tegasnya dalam rapat tersebut.
Gus Muhaimin menjelaskan bahwa ketergantungan terhadap bansos tidak menciptakan keinginan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebaliknya, hal tersebut dapat menimbulkan budaya pasif dan menghambat produktivitas jangka panjang. Oleh karena itu, fokus kebijakan yang kini diusung oleh Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat adalah meningkatkan kapasitas masyarakat melalui program-program pemberdayaan yang berkelanjutan.
“Fokus kebijakan kini diarahkan pada pemberdayaan yang berkelanjutan,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Gus Muhaimin juga menyampaikan bahwa pemerintah perlu memperkuat sektor ekonomi rakyat, UMKM, serta keterampilan pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang produktif dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan upaya nasional dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengurangi keseimbangan sosial.
Langkah ini mendapatkan perhatian positif dari berbagai fraksi di DPR RI. Mereka mendukung upaya pemerintah untuk tidak hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga menciptakan solusi jangka panjang yang memperkuat fondasi ekonomi dari masyarakat bawah.
Dengan pendekatan baru ini, diharapkan masyarakat Indonesia dapat bangkit, mandiri, dan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi di masa depan tanpa ketergantungan penuh pada bantuan pemerintah.
