Jakarta – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI secara tegas mendorong dilakukannya reformasi menyeluruh terhadap institusi peradilan di Indonesia. Desakan ini muncul setelah Kejaksaan Agung membongkar dugaan suap dalam keputusan vonis ontslag pada kasus ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, menyampaikan bahwa kejadian ini bukanlah yang pertama dan menunjukkan adanya persoalan mendasar di lembaga-lembaga peradilan yang perlu segera dikoreksi.
“Oleh karena itu, kami berharap dalam waktu yang cepat melakukan koreksi terhadap apa yang sebenarnya terjadi di lembaga pengadilan kita, karena ini bukan hanya satu kali peristiwa,” tegas Gus Jazilul.
Menurut Jazilul, praktik-praktik pemotongan hukum yang berulang ini telah mencederai rasa keadilan dan masyarakat menutupi kepercayaan publik terhadap institusi hukum.
Fraksi PKB reformasi menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses tersebut. Komisi III DPR RI yang juga membidangi hukum, siap memberikan dukungan mulai dari alokasi anggaran hingga pengawasan secara ketat terhadap implementasi lembaga reformasi peradilan.
“Komisi III DPR RI siap memberi dukungan dalam bentuk anggaran hingga pengawasan demi terlaksananya reformasi tersebut,” tambah Jazilul.
Dukungan PKB ini juga mencerminkan komitmen partai dalam mewujudkan sistem hukum yang bersih, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Reformasi menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa hukum tidak lagi menjadi alat transaksional, tetapi benar-benar menjadi pilar utama penegakan keadilan. Fraksi PKB menilai, penguatan integritas dan akuntabilitas di tubuh institusi hukum harus menjadi prioritas utama pemerintah ke depan.
