Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diikuti lonjakan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) non-subsidi memicu kekhawatiran luas di tengah masyarakat. Kondisi ini dinilai semakin menekan daya beli, terutama bagi kelompok kelas menengah yang tidak menerima subsidi, namun tetap terdampak langsung oleh fluktuasi harga energi.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Imas Aan Ubudiyah, menyoroti situasi tersebut sebagai persoalan serius yang membutuhkan respons cepat pemerintah. Ia menyampaikan bahwa kenaikan harga LPG 12 kilogram yang kini berada di kisaran Rp228 ribu hingga Rp280 ribu per tabung, dari sebelumnya sekitar Rp192 ribu, telah membebani masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Jawa Timur.
Menurutnya, kelangkaan LPG di sejumlah wilayah memperparah kondisi. “Ini situasi dilematis. Masyarakat mengeluh, tetapi tetap harus membeli karena tidak ada alternatif,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, baru-baru ini.
Ia menilai kebijakan energi saat ini belum sepenuhnya berpihak kepada kelompok rentan baru, yakni masyarakat kelas menengah yang tidak mendapatkan bantuan subsidi namun tetap terdampak kenaikan biaya hidup. Karena itu, ia mendesak pemerintah segera melakukan intervensi guna menstabilkan harga sekaligus memastikan ketersediaan pasokan di lapangan.
Selain itu, Partai Kebangkitan Bangsa melalui kadernya di parlemen juga menekankan pentingnya pengawasan distribusi LPG. Menurut Imas, distribusi yang tidak merata berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengambil keuntungan.
“Negara harus hadir memastikan distribusi adil dan transparan. Jika ada pelanggaran, sanksi tegas harus diberikan agar menimbulkan efek jera,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kenaikan harga energi tidak hanya berdampak pada kebutuhan rumah tangga, tetapi juga berpengaruh terhadap sektor usaha kecil dan menengah yang bergantung pada LPG dalam operasional sehari-hari. Jika tidak segera diantisipasi, kondisi ini dikhawatirkan akan memperlambat pemulihan ekonomi masyarakat.
Pemerintah diminta tidak hanya fokus pada penyesuaian harga, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan serta memastikan rantai distribusi berjalan efektif hingga tingkat paling bawah. Dengan langkah konkret dan cepat, diharapkan beban masyarakat dapat ditekan dan stabilitas ekonomi tetap terjaga.
